Belajar Menjadi Yang Terbaik

ANDA MEMASUKI WEBLOG PRIBADI RIZKHY WAHYUDI

Berita: February 2007

Berita

update one week once

Saturday, February 10, 2007

PERMINTAAN DARAH DI BALIKPAPAN MENINGKAT

Kamis, 01 Februari 2007

Stok darah di PMI Balikpapan.

Metrotvnews.com, Balikpapan: Permintaan darah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, meningkat. Berdasarkan catatan dari Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Balikpapan, permintaan akan darah pada Januari 2007 sebanyak 214 kantong. Sedangkan pada November 2006 hanya berkisar antara 100 hingga 150 kantong.
Peningkatan permintaan darah ini menyusul lonjakan jumlah penderita demam berdarah di Kota Balikpapan. Saat ini, pihak PMI cabang Balikpapan mengakui mengalami kesulitan karena keterbatasan peralatan untuk memenuhi trombosit darah. Untuk permintaan trombosit, mereka harus memanggil donor darah yang siap diambil darahnya.(*****/BEY)

posted by rizkhey wahyudi @ 9:26 AM 0 comments

SAMARINDA KLB DEMAM BERDARAH

Kamis, 01 Februari 2007

Salah seorang pasien demam berdarah di Samarinda.

Metrotvnews.com, Samarinda: Dinas Kesehatan Samarinda menetapkan status setingkat kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah. Peningkatan status tersebut dilakukan menyusul meninggalnya empat orang karena demam berdarah. Korban demam berdarah terbanyak terjadi di dua rumah sakit besar di Samarinda.
Selama bulan Januari di kota ini tercatat sebanyak 211 orang positif demam berdarah. Di Rumah Sakit Dirgahayu setiap harinya menerima pasien 14 hingga 25 orang sebagian besar anak-anak. Bahkan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wahab Sjahranie, Samarinda, terpaksa merawat pasien anak-anak di lorong rumah sakit akibat keterbatasan ruang perawatan.
Untuk mencegah meluasnya wabah demam berdarah, kata Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Astuty, petugas kesehatan Semarang melakukan pengasapan di pemukimam warga. Salah satunya dilakukan di sejumlah selokan Perumahan Pondok Hasanuddin Semarang, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Utara.(DOR)

posted by rizkhey wahyudi @ 9:24 AM 0 comments

PMI BANJARMASIN KEKURANGAN STOK DARAH

Sabtu, 10 Februari 2007

Pengasapan untuk mencegah penyebaran demam berdarah di Banjarmasin, Kalsel.

Metrotvnews.com, Banjarmasin: Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kekurangan stok darah. Permintaan darah terus meningkat menyusul melonjaknya jumlah penderita demam berdarah. Permintaan darah mencapai 50 hingga 70 kantong sehari. Padahal, stok darah yang diterima dari para pendonor hanya 25 kantung per hari.
Saat ini, jumlah penderita demam berdarah di Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 70 orang. Seorang di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Untuk menekan penyebaran penyakit demam berdarah, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pengasapan di seluruh kawasan permukiman yang dinilai rawan terjangkit demam berdarah.(BEY)

posted by rizkhey wahyudi @ 9:21 AM 0 comments

PASIEN DBD DI BANGKALAN MADURA MENINGKAT

Sabtu, 10 Februari 2007

Balita malang di Bangkalan, Madura, Jatim, harus dirawat di rumah sakit karena demam berdarah.

Metrotvnews.com, Madura: Jumlah penderita demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Profesor Istiawan Kartosirjo, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terus bertambah. Pada bulan Januari silam saja, jumlah pasien demam berdarah mencapai 66 orang, satu di antaranya meninggal dunia.
Sementara dilaporkan pada sepuluh hari pertama bulan ini, jumlah pasien demam berdarah berjumlah 20 orang. Pasien demam berdarah kebanyakan adalah anak-anak. Untuk mengantisipasi tidak cukupnya ruang rawat inap, petugas medis RS Istiawan menyiapkan dua ruangan, satu ruangan terdiri dari lima hingga enam pasien.(DEN)

posted by rizkhey wahyudi @ 9:15 AM 0 comments

CIMAHI DITETAPKAN KLB DBD

Rabu, 31 Januari 2007

Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul melonjak penderita demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut.

Metrotvnews.com, Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul melonjak penderita demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Hal ini terlihat di Rumah Sakit Umum Cibabat, Cimahi yang per harinya menerima lima hingga tujuh orang penderita DBD. Hingga Rabu (31/1), rumah sakit tersebut telah merawat 153 pasien DBD. Sebanyak 105 adalah pasien dewasa dan sisanya anak-anak.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Endang Wardhani, jumlah pasien yang terus melonjak ini baru bisa dikatakan mendekati KLB. Padahal, jika dibandingkan dengan bulan Desember 2006, jumlah pasien DBD yang dirawat di rumah sakit tersebut naik 400 persen.(NTF)

posted by rizkhey wahyudi @ 9:09 AM 0 comments

RS PIRNGADI MEDAN KEMBALI MENERIMA EMPAT PASIEN DB

Rabu, 31 Januari 2007

Pasien demam berdarah di Rumah Sakit Umum dokter Pirngadi, Medan, Sumatra Utara terus meningkat.

Metrotvnews.com, Medan: Pasien demam berdarah di sejumlah daerah terus meningkat. Hal ini terlihat di Rumah Sakit Umum dokter Pirngadi, Medan, Sumatra Utara. Dalam sepekan terakhir, rumah sakit tersebut telah merawat 32 pasien demam berdarah. Meski sebagian sudah dipulangkan, hari ini Rabu (31/1), rumah sakit kembali menerima empat pasien baru dengan gejala demam berdarah.
Hingga hari ini, rumah sakit tersebut masih merawat 12 pasien demam berdarah, dua di antaranya anak-anak. Para pasien umumnya mengalami gejala demam tinggi. Karena banyaknya pasien, seluruh pasien demam berdarah di rumah sakit tersebut, baik dewasa maupun anak-anak, dirawat dalam satu ruangan.(NTF)

posted by rizkhey wahyudi @ 8:51 AM 0 comments

Banjir Jakarta 2007

Sejak hari Kamis, 1 Februari 2007, hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti sampai hari Jumat 2 Februari 2007. Akibatnya, 70% kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor, tergenang banjir dengan beragam ketinggian dari 50 sentimeter sampai 5 meter. Hujan juga menyebabkan luapan air di pintu-pintu air penting di Jakarta, seperti pintu air Manggarai, Karet, dan Katulampa Bogor. Banjir tahun ini merupakan banjir terburuk yang pernah dialami oleh Jakarta, bahkan lebih buruk dari banjir besar yang melanda Jakarta tahun 2002.

Jakarta, mempunyai luas areal 661,62 km2 dengan luas areal yang sudah terbangun seluas 609, 61 km2 atau sama dengan 91,99 persen dari luas total wilayah kota. Ibukota Negara Republik Indonesia ini merupakan wilayah terpadat yang berpenduduk 7,515,286 jiwa, sesuai dengan sensus penduduk berkartu identitas Jakarta dan belum ditambah penduduk berkartu identitas non-Jakarta. Dengan kepadatan penduduk dan area terbangun, Jakarta hanya mempunyai 18,180 hektar Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menyerap air ke dalam tanah. Akibatnya, setiap musim penghujan air hujan tidak dapat tertampung dan menggenangi sebagian besar daerah Jakarta, serta juga tidak dapat menyimpan cadangan air setiap musim kering. (Hasil penelitian Neraca Keseimbangan Lingkungan Hidup Daerah 2006)

Kerugian dari banjir tahun ini diperkirakan mencapai 1,8 triliun per hari, mulai dari kerugian infrastruktur sampai dengan korban jiwa. Tercatat 57 orang meninggal dunia, 57.600 orang luka ringan, dan 420.440 jiwa masih berada di tempat pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok. Sampai saat ini, pengungsi masih terpaksa bertahan di pengungsian maupun tempat tinggal masing-masing tanpa ketersediaan kebutuhan dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, alas tidur dan selimut. Kebutuhan makanan yang tersedia pun sangat jauh dari standar minimum penanganan pengungsi. Pemerintah DKI Jakarta pun hanya mampu menangani 20 % dari total pengungsi dengan penanganan ala kadarnya.

Badan Meterologi dan Geofisika serta Departemen-departemen terkait memperkirakan bahwa banjir masih berlanjut sampai akhir bulan Februari. Rusaknya infrastruktur penting seperti tanggul, akan memperparah daya tahan kota Jakarta dari serangan banjir. Diperkirakan pula air masih akan naik 3 kali lagi sampai akhir Februari.

Pada hari Jumat, 3 Februari 2007, WALHI Eksekutif Nasional dan WALHI Jakarta segera membuat basis data informasi banjir. Namun, banyaknya warga yang menghubungi WALHI Eksekutif Nasional untuk meminta bantuan, maka pada hari Minggu, WALHI Jakarta, dibantu oleh Sahabat WALHI, membuka posko banjir yang berlokasi di wilayah SDN 13 Bukit Duri, Manggarai, Jakarta Selatan. Posko WALHI ini berkonsentrasi pada penyediaan air bersih dan dapur umum. WALHI juga bekerja di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan bantuan evakuasi dan lainnya, yaitu Kampung Melayu, Kuningan Barat, Pejompongan, sampai Bekasi, Jawa Barat. Relawan-relawan WALHI juga ditempatkan di pos-pos Satlak untuk memantau evakuasi dan perkembangan emergency response dari Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini, Posko WALHI di Manggarai masih menerima bantuan dari banyak pihak untuk para pengungsi. Dengan infrastruktur yang terbatas, posko WALHI baru dapat memenuhi kebutuhan 600 pengungsi dari 2000 jiwa yang ada di daerah tersebut.

WALHI juga memfokuskan diri pada advokasi penanganan bencana berbasis hak. WALHI bersama jaringan masyarakat sipil terus mendorong penanganan bencana banjir 2007 sesuai dengan standar minimum penanganan bencana sesuai standar SPHERE Project, sebuah panduan penanganan pengungsi yang telah diakui secara internasional. Banjir 2007 ini pun digunakan sebagai media kampanye bencana ekologis yang bertujuan pada pengelolaan lingkungan yang berpihak kepada rakyat dan ekosistem.

Karena kondisi di atas, situasi kerja di Jakarta dan kantor Eksekutif Nasional WALHI tidak bisa berjalan sebagaimana biasa. Banyak staf Eksekutif Nasional WALHI yang tidak dapat ke kantor dan mengungsi. Semoga kondisi tidak semakin memburuk dan WALHI bisa segera beroperasi seperti semula.

Kontak:
Slamet Daroyni (ED WALHI Jakarta, 0815.8419.7713)
Sofyan (Disaster Risk Management Manager EN WALHI, 0811.183.760)

Layanan Media:
Alien (Deputi Kampanye WALHI Jakarta, 0813.1118.7498),
Randu (Media Komunikasi EN WALHI, 0813.8545.5229)

Info Umum Banjir DKI Jakarta:
Dyna (Perpustakaan dan Database EN WALHI, 021 7919 3363-68)
Devi (Disaster Risk Management Officer EN WALHI, 021 7919 3363-68)

posted by rizkhey wahyudi @ 8:49 AM 0 comments

WALHI: Yayasan Bakrie, Jangan Bunuh Rakyat Aceh!

“Tahun 2020, 720 orang Warga Deyah Rayah terancam Kanker”

Banda Aceh-Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias terkesan kurang "bernyali" dalam menindak dan memberikan keputusan akhir dalam proses penyelesaian kasus pembangunan 240 rumah yang terbuat dari bahan Asbes di Desa Deyah Rayah, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Padahal sebelumnya, Deputi Perumahan dan Pemukiman BRR Aceh-Nias (Andy Siswanto) pada tanggal 8 Januari 2007, telah mengeluarkan surat Memorandum No. M-010/BRR.08/I/2007, melarang penggunaan Asbes sebagai bahan bangunan rumah korban tsunami, setelah surat memorandum tersebut dikeluarkan seharusnya BRR memberikan peringatan dan meminta Yayasan Bakrie agar mengganti rumah yang dibangun dari asbes tersebut.

Menurut WALHI Aceh, BRR tidak tidak punya “nyali” untuk menindak Abu Rizal Bakrie selaku pemilik Yayasan sekaligus Menteri di pemerintahan. Surat Memorandum yang dikeluarkan oleh BRR Aceh-Nias, justru tak lebih dari “angin segar” bagi korban tsunami dan menegaskan kepada publik bahwa BRR peduli dengan nasib korban tsunami. Padahal, jika dilihat dari kewenangan, Kepala BRR merupakan pejabat negara setingkat Menteri dan mempunyai kewenangan besar dalam proses rekonstruksi di Aceh, sehingga sangat mengherankan jika tidak mampu menindak Yayasan Bakrie.

Sebelumnya pada Desember tahun lalu, Walhi Aceh bersama Gerak Aceh, LBH Banda Aceh, dan RPUK yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Tolak Asbes pernah mendatangi Sekretariat BRR, untuk bertemu dengan Tim perumahan, menyoal pembangunan 240 rumah di Desa Deyah Raya yang menggunakan Asbes, tetapi hingga hari ini tidak ada keputusan final tentang pergantian bahan asbes tersebut.

Hasil tinjauan Walhi Aceh terhadap kasus-kasus kematian akibat menghirup udara yang tercemar asbes menyimpulkan bahwa, 94 persen penggunaan Asbes di dunia mengandung bahan Chrysotile atau hidroksida magnesium silikat dengan komposisi Mg6(OH)6(Si4O11)H2O, Chrysotile merupakan bahan mineral yang bersifat Karsinogen pemicu penyakit kanker yang akan menyerang rongga dada, paru-paru, dan perut. Proses terinfeksinya melalui udara yang telah tercemar oleh debu Asbes kemudian dihirup oleh Manusia. Penggunaan Asbes telah banyak menimbulkan kematian pada korban, contoh kasus di Negara Jepang, akibat menghirup udara yang tercemar Asbes, 500 orang meninggal dunia pada tahun 1995, dan meningkat menjadi 878 orang pada tahun 2003, sehingga pemerintah Jepang melarang penggunaan Asbes.

Proses keracunan Asbes tidak terjadi secara seketika, racun Chrysotile akan menyerang manusia secara akumulatif, proses terinfeksi Chrysotile akan memicu terjadi kanker pada manusia dalam waktu puluhan tahun kemudian, ketika korban secara terus-menerus menghirup debu asbes yang mengandung Chrysotile maka korban akan terkena penyakit kanker, yang bisa menyebabkan kematian.

Prediksi Walhi Aceh, jika tidak segera dilakukan langkah antisipasi untuk mengganti rumah yang sebagian besar terbuat dari bahan Asbes tersebut, maka kurang lebih pada tahun 2020, sekitar 720 orang akan terserang penyakit kanker yang berpotensi menyebabkan kematian di Desa Deyah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, dengan asumsi setiap rumah ditempati minimal tiga orang.

Untuk itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, mendesak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, untuk segera menindak dan memerintahkan PT. Bakrie Brothers Group, untuk segera mengganti 240 rumah yang dibangun dari bahan Asbes tersebut, dan Sekaligus mendesak Kepala BRR Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, dan menghimbau kepada pelaku rekonstruksi, khususnya lembaga international yang melakukan pembangunan rumah untuk tidak menggunakan Asbes sebagai bahan pembuatan rumah korban tsunami.

Banda Aceh, 02 Februari 2006

Eksekutif Daerah WALHI Aceh

Dewa Gumay
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh

posted by rizkhey wahyudi @ 8:43 AM 0 comments

Donatur Reguler Sahabat WALHI !

Dengan donasi minimal Rp. 120.000 per tahun (= HANYA Rp. 10.000 per bulan), Anda telah menjadi Donatur Reguler Sahabat WALHI dan secara aktif mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia.
Dana yang Anda sumbangkan besar artinya untuk kelanjutan kerja-kerja WALHI dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat, adil dan berkelanjutan untuk semua. Dukungan Anda yang terus berlanjut merupakan tulang punggung gerakan lingkungan hidup di Indonesia demi generasi kini dan masa depan.
Sebagai Donatur Reguler, Anda juga akan memperoleh:
1. Kartu SAHABAT WALHI dengan 3 pilihan warna (hijau, biru, dan coklat),
2. Pin SAHABAT WALHI,
3. Potongan (discount) produk-produk Kedai WALHI,
4. 4 edisi Majalah Tanah Air,
5. 2 edisi buletin berkala BUMI,
6. Undangan khusus kegiatan SAHABAT WALHI
Cara Bergabung:
Cetak formulir ini, isi selengkapnya, dan kirimkan via fax berikut bukti transfer Anda ke : (0)21- 794 1673
Untuk info selengkapnya, hubungi: (021) 794 1672
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULIR PENDAFTARAN Donatur Reguler Sahabat WALHI

Nama Lengkap :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah :
Telepon Rumah :
Nomor HP :
E-mail :
Pekerjaan :
Isu lingkungan yang diminati :
Anda mengenal WALHI dari :
Jumlah donasi yang Anda inginkan (mohon beri tanda x):
--------- min Rp. 120.000/th
--------- Rp. 250.000/th
-------- Jumlah lainnya Rp. .....................
Alamat Kantor :
Telp./Faks. :
CARA PEMBAYARAN BIAYA KEANGGOTAAN
1. Transfer bank, Yayasan WALHI, No. Rekening: 070-0003016420 – Bank Mandiri, Cabang Mampang Prapatan, Jl Mampang Prapatan Raya No. 61, Jakarta Selatan.
2. Atau diantar langsung, ke Kantor Eksekutif Nasional (Eknas) WALHI, Jl Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan 12790 (Hari: Senin – Jumat, Pukul 10.00 – 17.00 Wib).
Kirim via pos atau fax (021-794 1673) formulir ini bersama bukti pembayaran Anda.
Saya bersedia untuk bergabung menjadi Donatur Reguler SAHABAT WALHI dan akan mematuhi peraturan keanggotaan yang ada, sesuai dengan masa berlaku yang telah ditetapkan.
……………………………………200.....
Hormat kami,

(……………………………………)

Lembar Donatur WALHI Periode Februari-Oktober 2006

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Helvi Lystiani
Pjs. Manajer Penggalangan Sumber Daya Eksekutif Nasional WALHI
Telepon kantor: +62-(0)21-791 93 363
Mobile:
Fax: +62-(0)21-794 1673

posted by rizkhey wahyudi @ 8:40 AM 0 comments

Sampah dan Tanggung Jawab Produsen

Sampah dan Tanggung Jawab Produsen.
Globalisasi ekonomi telah menciptakan perubahan revolutif dalam kehidupan, sehingga manusia pun dipaksa memperluas cakrawalanya dalam memahami dunia. Dalam globalisasi ekonomi, kapitalisme adalah penanda pokok. Karakteristik kapitalisme adalah pasar global. Melalui pasar global, iklim persaingan antarperusahaan multinasional terbaca. Setiap perusahaan didorong menciptakan strategi produksi dan pemasaran agar mampu bersaing. Iklan adalah salah satu saluran komunikasi produsen dan konsumen.

Kemajuan teknologi informasi yang canggih membuat jenis dan motif iklan makin bervariasi. Iklan memainkan peranan penting dalam memasarkan produk. Didukung oleh kapital yang memadai, perusahaan multinasional berhasil memperdayai masyarakat untuk berlomba-lomba menciptakan persaingan dalam gaya hidup: antargolongan, antarkelas, antarusia, dan sebagainya. Dengan lain kata, konsentrasi ekonomi masyarakat kapitalisme lanjut terfokus pada pengembangan strategi produksi dan perluasan korporasi melalui manajemen konsumsi massa lewat penciptaan kebaruan-kebaruan produk bagi makna-makna simbolik tertentu (prestise, status, kelas).

Keinginan berskala masif lekat dengan kehendak akan sesuatu yang baru. Inilah budaya konsumerisme. Budaya konsumsi yang ditopang proses penciptaan terus-menerus lewat penggunaan citra, tanda, dan makna simbolis dalam proses konsumsi. Pun, budaya belanja yang didorong oleh logika hasrat (desire) dan keinginan (want) daripada logika kebutuhan (need).

Kecepatan dan percepatan yang tak terkendali dalam wacana budaya konsumerisme yang didukung sistem ekonomi kapitalis telah menggiring manusia ke arah kondisi yang ‘melampaui’ (hyper), yakni kondisi hyper-consumption, melampaui kebutuhan manusia. Akibatnya, logika hasrat merebak tanpa tepi dan mendominasi kesadaran konsumen. Jean Baudrillard (lahir 1929), guru besar filsafat budaya dan kritisisme media European Graduate School, Saas-Fee, Swiss, menyebut istilah reification, yakni the process whereby human beings become dominated by things and become more thinglike themselves, guna menunjuk kondisi masyarakat yang hiper-konsumtif.

Pada masyarakat yang tereifikasi, pemuasan dahaga ekonomi dipercepat. Inilah spirit kapitalisme global, yang mendorong percepatan perputaran dan akumulasi kapital, dengan meningkatkan tempo konsumsi. Dengan kata lain, memproduksi “konsumsi” setara dengan menciptakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi palsu (artifisial). Dalam pada itu, konstruksi sosial dibangun atas kesadaran material dan perlambang sosial tertentu (prestise, status, harga diri), tanpa disertai perenungan makna dalam mengkonsumsi pelbagai produk ekonomis.

Di tengah proses pertumbuhan dan pembangunan, petaka konsumerisme menimbulkan petaka ekologis (tumpukan sampah). Tak sebatas kota-kota besar, kawasan pesisir pun tak luput dari problem akut pengelolaan sampah. Senarai keruwetan pengelolaan persampahan ini, setidaknya disebabkan oleh dua faktor pokok: (a) perilaku produsen yang kontraproduktif dalam menjaga kelestarian ekologis, dan (b) perilaku konsumtif konsumen yang tak berkesadaran ekologis.

Tak dimungkiri, iklim usaha yang tinggi mendorong tiap-tiap perusahaan menciptakan kreasi baru dalam memasarkan produk-produk unggulannya. Tak sebatas isi, melainkan kemasan. Sejalan dengan itu, sampah pun makin menumpuk. Untuk itu, desakan mencipta produk-produk baru mesti dibarengi dengan keharusan untuk memikirkan sistem pengelolaan persampahannya. Tanpa itu, keruwetan pengelolaan persampahan kian tak tertangani. Inilah sisi kontraproduktif produsen.
Fakta keruwetan pengelolaan persampahan terjadi di Indonesia. Di wilayah pesisir Propinsi Jawa Tengah, misalnya, sampah merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Tak kurang dari 8835,41 m3 per hari volume sampah ‘mendiami’ kawasan pesisir Jawa Tengah. Meski ada upaya untuk mengangkut dan mendaur ulang sampah, diperkirakan hanya 67,5% yang terangkut dan didaur-ulang dari total volume sampah yang dihasilkan. Artinya, hampir 40% dari total volume sampah tersebut dibiarkan berada di kantung-kantung pesisir.

Tabel I. Volume Sampah Rata-rata Per Hari Menurut Kabupaten/Kota Pesisir di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 (m3)
No Kabupaten/Kota Volume Terangkut
1 Kabupaten Cilacap 899,00 415,00
2 Kabupaten Kebumen 280,50 270,50
3 Kabupaten Purworejo 238,00 221,66
4 Kabupaten Rembang 275,50 169,75
5 Kabupaten Pati 148,40 137,20
6 Kabupaten Jepara 175,50 165,49
7 Kabupaten Demak 216,00 176,00
8 Kabupaten Kendal 264,00 193,00
9 Kabupaten Batang 204,70 185,10
10 Kabupaten Pekalongan 919,00 260,00
11 Kabupaten Pemalang 174,16 124,39
12 Kabupaten Tegal 347,42 276,32
13 Kabupaten Brebes 236,00 202,00
14 Kota Semarang 3306,00 2149,00
15 Kota Pekalongan 630,00 580,00
16 Kota Tegal 521,23 440,00
Jumlah 8835,41 5965,41
Sumber: BPS (2003: 200).

Dari tabel di atas, dapat disebut bahwa ada selisih sampah yang tak tertangani, yakni ± 2870 m3 per hari. Tak jauh berbeda, pada tahun 1985, kota Jakarta menghasilkan sampah sejumlah 18.500 m3 per hari. Namun, pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 m3 per hari. Jika dihitung dalam setahun, maka volume sampah tahun 2000 mencapai 170 kali besar Candi Borobudur (volume Candi Borobudur = 55.000 m3) (Bapedalda, 2000). Pada perkembangannya, TPA Bantar Gebang hanya mampu menampung 3.000 ton per hari. Padahal, sampah Jakarta mencapai 5-6 ribu ton per hari. Inilah persoalan yang luput dari perhatian.

Untuk itu, diperlukan kerjasama antara produsen dan konsumen dalam pengelolaan persampahan. Diakui atau tidak, hambatan terbesar pengelolaan persampahan adalah membludaknya produk sekali pakai (disposable). Sejauh ini, para pengusaha (produsen) hanya memeroleh insentif ekonomi tanpa komitmen untuk mendaur-ulang sampah produksinya.

Atas dasar itu, tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility-EPR) adalah suatu pendekatan kebijakan yang niscaya. Dalam kebijakan ini, produsen diharuskan untuk menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya. Tanpa keterlibatan produsen, tumpukan sampah yang dihasilkan makin meluas dan menebar penyakit. Bahkan, tak jarang menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di TPA Bantar Gebang, Bekasi, TPST Bojong, Bogor, dan Leuwigajah, Bandung.

posted by rizkhey wahyudi @ 8:33 AM 0 comments

Pemerintah Provinsi Jakarta Lamban dan Tidak Tanggap Menangani Banjir Jakarta

Siaran Pers WALHI Jakarta

Bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari ini, telah banyak menimbulkan jatuhnya korban langsung maupun tidak langsung. Namun sayangnya, bencana yang rutin terjadi di Jakarta ini, tidak diikuti dengan kesiap-siagaan pemerintah untuk menangani banjir. Ini dapat dilihat dari tidak adanya system peringatan dini, lambannya penanganan emergency respon dan tidak adanya jaminan hak-hak dasar masyarakat korban

Berdasarkan hasil dari monitoring yang dilakukan oleh WALHI Jakarta di Keluarahan Bukit Duri, Ciliwung, Klender, Ciledug, dan Kelapa Gading, dan berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke posko informasi WALHI, ditemui beberapa fakta terkait dengan kondisi masyarakat korban dan posko-posko penanganan banjir di titik-titik rawan banjir, dimana sampai saat ini masyarakat korban masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dan tidak mengetahui bagaimana bisa menyelamatkan diri ditengah kepungan banjir yang melanda daerahnya, bahkan di Kampung Melayu Kecil masyarakat korban harus menyelamatkan diri dan keluarganya dengan bermodalkan seutas tali.

Selain posko yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada disetiap kelurahan, ternyata banyak yang tidak ada, kalaupun ada kondisi posko sangat tidak layak dan bahkan tidak memiliki sarana dan fasilitas evakuasi yang memadai seperti posko yang ada di kelurahan Bukit Duri, yang hanya menyiapkan tenda dan satu perahu karet yang sudah bocor. Posko-posko penanganan banjir yang ada saat ini ada, kebanyakan merupakan insiatif dari masyarakat yang dibangun di rumah ibadah, sekolah, dan stasiun.

Berdasarkan atas kondisi faktual tersebut, WALHI Jakarta mendesak agar:
1. Pemerintah Provinsi Jakarta segera membuat early warning system (EWS) penanggulangan banjir.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memenuhi hak-hak dasar korban antara lain pangan, tempat hunian sementara, kesehatan, air bersih dan sanitasi sebagai jaminan atas pemenuhan hak-hak mendasar korban yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah.
3. Pemerintah Provinsi Jakarta segera mengoptimalkan posko-posko penanggulangan bencana yang dapat menjangkau korban secara cepat dan tanggap.
4. Pemerintah Provinsi Jakarta segera memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terkait dengan kondisi cuaca dan penanganan tanggap darurat banjir.

Jakarta, 3 Februari 2007

Khalisah Khalid
Kepala Divisi Kampanye WALHI Jakarta (021-794.1672)

posted by rizkhey wahyudi @ 8:21 AM 0 comments

My Menu In Blog's